Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumbar, Alirman Sori mengatakan, tak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kondisi bangsa saat ini.
“Jika ada yang menilai bangsa ini dalam kondisi karut marut, semua kita tentu merasakan kondisi karut marut itu,” ungkap Alirman Sori di Padang, Senin (13/7/2020).
Pernyataan itu disampaikan Alirman, merespon pertanyaan pemimpin redaksi https://bentengsumbar.com yang juga Sekretaris LTN NU Sumbar, Zamri Yahya pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan bersama PWI Sumbar di aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar, Senin (13/7/2020).
Materi sosialisasi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tinggal Ika.
Sosialisasi yang dimoderatori Ketua PWI Sumbar, Heranof itu, diikuti wartawan media cetak, elektronik dan siber di Sumbar.
Alirman kemudian mencontohkan karut marut itu dengan Pasal 33 Ayat 4 UUD NRI 1945. Menurutnya, keberadaan pasal ini telah menyebabkan kapitalisme menggerogoti sistem perekonomian khas Indonesia.
Pasal 33 Ayat 4 itu berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kemudian, Alirman mencontohkan Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
Kemudian, karut marut itu juga berkait dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Kalau presiden dan wakil presiden, iya dipilih secara langsung dalam sebuah pemilu. Kepala daerah, frasa yang dipakai dalam UU adalah dipilih secara demokratis,” terang Alirman yang dimasa mudanya juga berkecimpung sebagai jurnalis itu.
Untuk itu, Alirman mengajak seluruh elemen di Sumbar, sebagai bagian dari anak bangsa, untuk terus menjaga nilai nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Selain itu, Alirman juga mengingatkan pentingnya penulisan yang benar tentang UUD.
“Jika menyebut atau menuliskan UUD 1945 maka hal itu belum termasuk perubahannya. Penulisannya yang tepat sesuai hasil perubahan yang keempat, adalah UUD NRI 1945,” katanya mengingatkan.
“Jika seluruh aturan di Indonesia dilaksanakan secara linear, maka bangsa ini akan sejahtera,” tambahnya.*
Sumber: www.valora.co.id
